Apa yang kawan-kawan tau tentang Kerja Rodi?

Kerja Paksa? Kerja Paksa Sampai Mati? Kerja Tanpa Upah? 

Tapi taukah kawan-kawan bahwa sebenarnya setiap proyek Kerja Rodi itu Pemerintahan Kololonial sudah menyiapkan anggaran untuk upah para pekerja?

Menurut sejarawan Universitas Indonesia, Djoko Marihandoni, misal pada proyek Pembuatan Jalan Anyer-Panarukan, untuk pekerjaan pembuatan jalan raya via Bogor-Cirebon tercatat dilakukan atas dasar kerja upah. Karena Direktur Jenderal Keuangan Van Ijsseldijk menyiapkan dana untuk upah pekerja dan mandor, peralatan, dan konsumsi atau ransum. Untuk membangun jalan dari Cisarua, Bogor sampai Cirebon saja, Daendels menyediakan dana sebanyak 30.000 ringgit.

Pemberian upah didasarkan pada beratnya lokasi yang ditempuh seperti batuan padas, hutan lebat, lereng bukit atau gunung, keterjalan lokasi dan sebagainya. Rinciannya antara 4 sampai 10 ringgit per orang per bulan. Selain upah, para pekerja juga mendapatkan makan, jatah beras dan garam.

Sistem pembayarannya, Pemerintah Kolonial memberikan dana kepada para prefek, jabatan setingkat residen yang diisi Pejabat Kolonial)l. Lalu diberkan kepada para Bupati, yang merupakan para penguasa lokal pribumi.

Bukti dan kwitansi aliran dana ada tercatat dan terta5akerjakan dengan rapi. Sedangkan dari Bupati ke mandir atau ke para pekerja, ini yang tidak ada buktinya!

Bisa jadi tidak tercatat itu karena para Bupati lokal tidak memahami administrasi. Tapi apakah benar para Bupati itu membayarkannya kepada pekerja? Wallahu'alam. Hanya mereka dan Tuhan saja yang tau apakah amanat itu disampaikan atau tidak.

Tapi kenapa pula sejarah bangsa kita mencatat Kerja Rodi itu sebagai Kerja Paksa? Apakah itu yang dirasakan rakyat? Apakah itu yang dirasakan kebanyakan para pekerja di lapangan?

Sungguh disayangkan, padahal faktanya bukan kerja paksa karena diberi upah yang layak. Dan untuk ukuran saat itu upahnya lumayan besar.